PERJUANGAN KEMERDEKAAN UMAT ISLAM INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN NEGARA MENJELANG DAN PASCA KEMERDEKAAN

Oleh:

Akrom Khasani

Makalah ini dipresentasikan dalam kuliah Sejarah Peradaban Islam II, yang diampu oleh Dr. H. Muslih MZ, M.A.

I.          PENDAHULUAN

Perjuangan umat Islam di Indonesia sangatlah luas, bukan hanya di bidang politik saja, akan tetapi mencakup berbagai segi kehidupan. Umat Islam Indonesia selalu berusaha berjuang untuk mendatangkan pengertian lebih baik tentang agama Islam dan untuk mengurangi kebodohan di kalangan umat. Dalam batasan yang sempit, perjuangan ini dapat dikatakan terletak di luar bidang politik. Tetapi sesungguhnya, tentu yang satu tidak sama sekali dapat dipisahkan dari yang lain.[1]

Kita bisa melihat bagaimana para ulama mencoba menggerakan masyarakat dengan melalui waktu-waktu yang sangat menguntungkan dalam pendidikan. Mereka mendidik masyarakat supaya motivasinya bangkit kembali di bidang ekonomi perdagangan.[2] Bahkan pasar bukan hanya sebagai tempat kegiatan jual-beli barang dagangan, tetapi juga dijadikan arena dakwah.

Pesantren kala itu juga bukan sekadar lembaga pendidikan semata, akan tetapi juga merupakan lembaga penyemaian kader-kader pemimpin rakyat, sekaligus sebagai wahana merekrut prajurit sukarela yang memiliki keberanian moral yang tinggi.[3] Perjuangan umat Islam di berbagai bidang kehidupan ini saling berkaitan erat sehingga tidak bisa dipisahkan antarsatu bidang dengan bidang lain.

Untuk itu, dalam makalah ini akan dibahas beberapa hal menganai bagaimana perjuangan umat Islam di Indonesia, pengaruh Timur Tengah terhadap pergerakan Islam di Indonesia, dan organisasi-organisasi yang muncul menjelang dan pasca kemerdekaan.

II.          RUMUSAN MASALAH

A.  Bagaimana perjuangan kemerdekaan umat Islam di Indonesia?

B.  Bagaimana pengaruh  Timur Tengah terhadap pergerakan Islam di Indonesia?

C.  Bagaimana organisasi politik dan organisasi sosial menjelang  dan pasca kemerdekaan?

III.          PEMBAHASAN

A.  Perjuangan Kemerdekaan Umat Islam di Indonesia

1.    Masa Penjajahan Belanda

Belanda berhasil menghadapi masyarakat Islam di Nusantara tidak lepas dari keberhasilan Belanda ‘mempelajari’ ajaran Islam di Indonesia. Perlawanan yang dilakukan masyarakat pribumi diakui Belanda salah satunya karena diinspirasi oleh ajaran Islam. Hal ini yang disebut Aqib Suminto (dalam Machfud Syaefudin-Dinamika peradaban Islam) sebagai politik Islam. Tokoh utama dan peletak dasarnya adalah Snouck Hurgronje (1857-1936 M) yang berada di Indonesia antara 1889-1906 M.[4]

Namun, penindasan Belanda atas Islam justru menjadikan Islam mampu meletakkan dasar-dasar identitas bangsa Indonesia. Islam juga dijadikan lambang perlawanan imperialisme. Tidak hanya terbatas kalangan grass root, golongan bangsawan dan sultan pun menyatukan dirinya menunjang perjuangan Islam. Islam tidak hanya sebagai agama tetapi dihayatinya sebagai way of life.[5]

a.    Ulama Pelopor Pembaruan

Munculnya kelompok ulama ini bukanlah hasil dari vooting, atau dari pengaruh karisma raja, tetapi lahir dari perkembangan Islam itu sendiri yang memandang ulama sebagai kelompok intelektual Islam. Kehadiran ulama dalam masyarakat telah diterima sebagai pelopor pembaruan, dan pengaruh ulama pun semakin dalam setelah berhasil membina pesantren.

Pesantren tidak hanya merupakan lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan lembaga penyemaian kader-kader pemimpin rakyat, sekaligus sebagai wahana merekrut prajurit sukarela yang memiliki keberanian moral yang tinggi. Karena di hatinya telah ditanamkan ajaran jihad untuk membela agama, negara, dan bangsa dengan harta, ilmu, dan jiwanya. Keyakinan ajaran yang dijiwai Islam ini merupakan faktor psikologis yang sangat penting dalam menghadapi apapun.

Sepintas, ulama hanya terlihat sekadar sebagai pembina pesantren. Akan  tetapi peranannya dalam sejarah cukup militan. Kelanjutan dari pengaruh ulama yang demikian luas tidak hanya terbatas di bidang politik dan militer saja, melainkan juga bidang ekonomi. Pasar tidak hanya merupakan kegiatan jual-beli barang dagangan, tetapi juga dijadikan arena dakwah.[6]

b.    Membangkitkan Gerakan Nasional

Para ulama mencoba menggerakan masyarakat dengan melalui waktu-waktu yang sangat menguntungkan dalam pendidikan. Dicobanya mendidik masyarakat supaya motivasinya bangkit kembali di bidang ekonomi perdagangan. Untuk keperluan ini, H. Samanhudi (1868-1956 M) mendirikan Serekat Dagang Islam (SDI) pada 16 Oktober 1905. Setahun kemudian diubahnya menjadi Serekat Islam (SI)

H. Samanhudi dalam usahanya membangkitkan motivasi ekonomi perdagangan dan politik, tidak menempuh jalan membentuk organisasi politik. Sebab, saat itu kegiatan partai politik (parpol) dilarang oleh pemerintah Belanda, karenanya didirikanlah SDI atau SI. Tetapi Belanda melihatnya dari segi lain, bahwa dengan adanya organisasi atau perserikatan diartikan sebagai usaha membina persatuan, sebagai cara baru dalam Kebangkitan Islam. Apalagi aktivitas SDI selanjutnya membentuk kerja sama dagang antara Islam dan Cina Kong Sing.

Sedangkan Belanda sejak abad ke-18, berusaha mencegah asimilasi antara Cina dan Islam. Menurut Mansur dalam Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, kesatuan Cina dengan umat Islam akan mudah dijalaninya, karena latar belakang sejarahnya memudahkan kesatuan tersebut. Sebagai semisal hubungan umat Islam Cirebon dengan Cina pada abad ke-15, yang dikisahkan dalam Carita Purwaka Caruban Nagari bahwa panglima Wai Ping dan Laksamana Te Bo beserta pengikutnya mendirikan mercusuar di bukit Gunung Jati.

Kesatuan Cina dalam Susuhunan Mataram yang disertai dengan masuknya Cina ke dalam agama Islam, mengilhami Belanda untuk melahirkan kebijakan yang berusaha memisahkan asimilasi antara Islam dengan Cina. Cina, di satu pihak, dicegah untuk mendapatkan monopoli atas tanah dan merampas tanah milik orang-orang Jawa; di lain pihak, suatu kemajuan menuju asimilasi Cina ke dalam masyarakat Jawa akan melahirkan kesatuan masyarakat baru, berusaha dicegah oleh Belanda. Kebijakan Belanda yang mencegah terjadinya asimilasi pada abad ke-20 adalah terletak pada latar belakang sejarah mereka (Cina dan Indonesia). Negara Cina juga sedang berjuang menentang imperialism Barat, sedangkan Indonesai memiliki sejarah yang sama. Karena itu bila terjadi asimilasi berarti mempercepat proses gulung tikarnya Belanda di Indonesia.[7]

c.    Kesatuan Islam-Priyayi

Pendekatan Islam terhadap kelompok priyayi sebenarnya bukan barang baru. Sejak awal persatuan antara Islam (ulama) dengan priyayi telah terjadi. Hanya politik divide and rule Belanda berhasil memisahkan keduanya, karena Belanda hanya menghendaki adanya plural society (masyarakat majemuk) yang tidak bersatu.

Usaha pendekatan Islam dengan kelompok priyayi mulai dirintis oleh K.H Ahmad Dahlan (1868-1923 M). Peristiwa ini terjadi sebelum beliau mendirikan Muhammadiyah. Pada 1909 K.H Ahmad Dahlan mencoba menyampaikan kuliah agama Islam kepada anggota Budi Utomo, dengan harapan kontak dengan Budi Utomo yang berangotakan priyayi dan guru-guru, dapat mengembangkan kuliahnya ke seluruh sekolah atau rakyat bawahannya.

Usaha pendekatan umat Islam terhadap golongan priyayi pada permulaan abad ke-20 mulai terlihat santer. Ternyata pengangkatan H.O.S Cokroaminoto (1882-1934 M) sebagai pemimpin SI sangat tepat. Cokro segera mengadakan reorganisasi, dan SI mulai mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum di depan Notaris B. ter Kuile (10 September 1912). Bila sekilas diamati apa yang tercantum dalam Statuten (Anggaran Dasar)-nya, memang terlihat jelas SI bukan merupakan gerakan parpol. Sekadar seperti hanya memajukan kemauan dagang, menolong kesusahan anggota.

Akan tetapi, garakannya jauh dari apa yang tertulis dalam Statulen. Jauh di sini adalah tidak merupakan ormas yang bergerak terbatas pada bidang perdagangan dan sosial saja. Hanya dalam waktu empat bulan SI telah sanggup mengadakan Kongres I di Surabaya (26 Januari 1913). Kongres ini mendapatkan dukungan massa rakyat yang luar biasa. Balanda ketakutan terhadap usaha SI yang berusaha menyadarkan rakyat akan politik. Pemerintah mulai melarang pembentukan Central Serikat Islam (CSI) pada 30 Juni 1913.

Namun, larangan ini tidak mempan, CSI dibentuk di Surabaya (1915). Umat Islam yang tadinya diharapkan oleh pemerintah kolonial menjadi tunapolitik, justru sekarang bangkit berjuang menyadarkan rakyat untuk menuntut pemerintah sendiri. Kebangkitan Islam yang demikian menarik perhatian kaum bangsawan. Di Bandung SI yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara (1889-1959 M) sebagai ketua, Abdul Muis (1883-1959 M) sebagai wakil ketua, dan A. Widiadisastra sebagai sekretaris telah mendapat dukungan dari Bupati Wiranatakusumah. Kelanjutannya memungkinkan SI menyelenggarakan Kongres Nasional CSI ketiga di Bandung (17-24 Juni 1916). Dalam Kongres ini Cokroaminoto mengajak rakyat untuk tidak takut lagi menyatakan tuntutanya yakni memiliki Pemerintahan sendiri.[8]

2.    Masa Penjajahan Jepang

Dalam menghadapi umat Islam, Jepang sebenarnya mempunyai kebijakan politik yang sama dengan Belanda. Jepang memperlihatkan sikap bersahabat dalam awal pendekatannya. Karena Jepang berpendirian bahwa umat Islam merupakan powerful forces dalam menghadapi Sekutu. Tetapi tentara Jepang tidak menghendaki adanya parpol Islam. Mereka lebih menyukai hubungan langsung dengan ulama daripada dengan pemimpin parpol. Oleh karena itu, Jepang mengeluarkan maklumat pembubaran parpol.

Tindakan Jepang ini jelas menunjukkan rasa takutnya Jepang terhadap Islam sebagai partai politik. Tetapi di satu pihak Jepang menyadari potensi umat Islam dalam menunjang tujuan perang. Sekalipun Jepang tidak menyetujui dan tidak menyukai berhubungan dengan pemimpin parpol, namun Jepang memerlukan para ulama untuk membentuk wadah organisasi baru untuk membina ulama dan umat Islam.[9] Oleh karena itu, Jepang berusaha mengakomodasi dua kekuatan, Islam  dan Nasionalis ”sekuler” ketimbang pimpinan tradisional (raja dan bangsawan lama).[10]

Jepang berpendapat organisasi-organisasi Islamlah yang sebenarnya yang mempunyai masa yang patuh dan hanya pendekatan agama, penduduk Indonesia ini dapat dimobilisasi. Untuk itu, organisasi-organisasi besar seperti Muhamadiyyah, NU, Persyarikatan Ulama (Majalengka), dan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang kemudian dilanjutkan Majelis Syuro’ Muslimim Indonesia (Masyumi) diperkenankan kembali meneruskan kegiatannya.[11] Sekalipun Jepang sangat memerlukan bantuan umat Islam, tetapi timbul rasa takut terhadap persatuan dan kebangkitan umat Islam. Karenanya perlu diimbangi dengan pembentukan Pusat Tenaga Rakyat (Putera)[12] dan gerakan tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia) yang dibentuk dari golongan Nasionalis seperti Soekarno (1901- 1970 M), Muhammad Hatta (1902- 1980 M), Ki Hajar Dewantara (1889-1959 M)  dan KH. Mas Mansyur (1896-1946 M).[13]

a. Pemberontakan Santri Peta

Jawa Barat yang menyangga kedudukan ibu kota Jakarta, rakyat-rakyatnya memiliki sikap dan pandangan hidup Islam yang kuat. Jepang menilai keadaan ini sebagai bom waktu yang berada di bawah tahtanya. Selain menghadapi Sekutu, Jepang memepersiapkan diri agar dapat mematahkan potensi Islam Jawa Barat, yang ternyata berakar di desa-desa. Memalui romusha (prajurit kerja) dan penyerahan padi, Jepang memperkirakan akan dapat melumpuhkan potensi umat Islam. Ternyata tindakan Jepang dijawab oleh umat Islam dengan adanya pemberontakan santri di Singaparna, Tasikmalaya, yang dipimpin oleh Zainal Mustafa (1899-1944 M) salah satu tokoh NU, yang bercita-citakan menegakkan kebahagiaan rakyat di dalam negara Islam yang bebas dari kekuasaan asing.

Pemberontakan ini secara fisik berhasil dipadamkan. Tetapi tiga bulan kemudian pecah lagi pemberontakan santri yang lebih meluas, yang meliputi kecamatan Lohbener serta Sindang, Indramayu. Dipimpin oleh Haji Madriyas, Haji Kartiwa, Kiai Srengseng, Kiai Kusen, Kiai Mukasan, dan kawan-kawannya. Berbulan-bulan tentara dan polisi Jepang membasmi pemberontakan tesebut. Pemimpin-pemimpinnya berhasil ditangkap dan kemudian ditembak mati.

Seperti dikemukakan di atas, cita-cita pemberontakan tersebut menginginkan tegaknya kebahagiaan dan negara Islam. Jepang pun segera memberikan janji kemerdekaan yang sejalan dengan cita-cita tersebut. Perdana Menteri Koiso dalam sidang Teikoku Gikai ke-85 di Tokyo (7 September 1944) mengumumkan janji kemerdekaan. Kemudian janji itu disambut oleh Masyumi dengan menyiarkannya melalui majalah Suara Muslimin Indonesia. K.H. Wahid Hasyim (1914-1953 M) sebagai Wakil Ketua Masyumi mengadakan rapat akbar umat Islam di Taman Raden Saleh Jakarta (13-14 September 1944).

Sebenarnya tindakan politik Jepang tersebut diharapkan mendatangkan output:

1)   Dapat melokalisasi pemberontakan tersebut terbatas hanya didukung oleh para petani (santri-ulama) setempat.

2)   Tidak adanya gerakan solidaritas antar-Muslim anti Jepang.

3)   Meningkatkan bantuan dan kepercayaan umat Islam terhadap Jepang.

Sementara hal tersebut memang berhasil, kaum politisi Islam setelah pemberontakan terjadi, mereka sibuk dengan kegiatan menyambut perkenan kemerdekaan. Tetapi Jepang mengulur waktu  pelaksanaan janji. Bagi yang menantikan sekalipun baru satu tahun, dirasakan terlalu lama.

Tepat setahun kemudian setelah Pembentukan Santri Sukamanah, di Blitar timbul pemberontakan Peta yang dipimpin Supriyadi (14 Februari 1945). Adapun motivasi yang mendorong terjadinya pemberontakan tersebut; pertama, tidak tahan melihat penderitaan rakyat; kedua, tidak tahan melihat kesombongan dan kesewenangan Jepang; ketiga, janji kemerdekaan itu omong kosong, karena merebut kemerdekaan harus dengan senjata.[14]

b. Umat Islam Merumuskan Pancasila

Sejarah mencatat bahwa umat Islam Indonesia memiliki peran paling strategis, yakni saat merumuskan dasar negera dan persiapan naskah UUD 1945 dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei-1Juni 1945, mereka membicarakan berbagai aspek untuk persiapan kemerdekaan.[15]

Namun, dalam sidang BPUPKI yang pertama ini (29 Mei-1 Juni 1945) tidak mengambil suatu rumusan. Kemudian dibentuklah Panitia Sembilan terdiri dari: Ir. Sukarno (1901- 1970 M); Drs. Mohammad Hatta (1902- 1980 M); A.A Maramis (1897-1977 M), Abikusno Cokrosuyoso (1897 – 1968 M), Abdul Kahar Muzakkir (1920-1965 M), Haji Agus Salim (1884-1954 M), Ahmad Subarjo (1896-1978 M), Wahid Hasyim (1914- 1953 M), dan Muhammad Yamin (1903- 1962 M). Hasil karya dari panitia selesai pada 22 Juni 1945, yang dinamakan Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta, yang berisikan rumusan Pancasila.

1)   Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;

2)   (menurut dasar) kemanusiaan yang adil dan beradab;

3)   Persatuan Indonesia

4)   (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;

5)   (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[16]

Kemudian pada tangal 18 Agustus 1945, kata yang berbnyi “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di-“coret” dan diganti hanya dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Satu kalimat yang sangat netral, dan punya banyak makna.[17] Sehingga, tanpa 7 kata tersebut Piagam Jakarta menjadi bagian resmi Pembukaan UUD 1945 seperti yang berlaku sekarang ini.

d. Proklamasi dan Resolusi Jihad

Ternyata janji Kemerdekaan Indonesia dari Jepang tidak pernah kunjung tiba. Nippon Pemimpin, Pelindung, dan Cahaya Asia ternyata telah bertekuk lutut kepada sekutu. Umat Islam segera mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk tidak ragu-ragu lagi segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 9 Ramadhan 1364 atau 17 Agustus 1945 di Jakarta.

Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan tersebut, pada 22 Oktober 1945, NU mengeluarkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan tanah air, bangsa, dan agama. Berisikan permohonan kepada pemerintah RI supaya menentukan sikap dan tindakan nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan agama dan Negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Sehingga Resolusi Jihad inilah yang mendorong timbulnya pertempuran antara bangsa Indonesia dengan Inggris di Surabaya pada 10 November 1945,

Resolusi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pemerintah RI masih ragu menentukan sikapnya dalam menghadapi usaha kembalinya Belanda untuk menjajah Indonesia. Sebaliknya, umat Islam dengan penuh keyakinan dan kemauan siap tempur membela Proklamasi Kemerdekaan.[18]

B.  Pengaruh Timur Tengah terhadap Pergerakan Islam di Indonesia

Benturan-benturan antara Islam dan kekuatan Eropa telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka memang jauh tertinggal dari Eropa. Pertama yang merasakan hal ini diantaranya, Turki Usmani, karena kerajaan ini yang pertama dan utama menghadapi kekuatan Eropa. Kesadaran ini memaksa penguasa dan pejuang-pejuang Turki untuk banyak belajar dari Eropa.

Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya – yang dikenal  dengan gerakan pembaharuan – didorong oleh dua faktor yang saling mendukung. Pertama, faktor pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam, seperti gerakan Wahhabiyah yang dipelopori oleh Muhammad ibn al-Wahhab (1703-1787 M) di Arabia, Syah Waliyullah (1703-1762 M) di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi. Kedua,faktor menimba gagasan-gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini tercermin dalam pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki Usmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam.

Gerakan pembaharuan itu dengan segara juga memasuki dunia politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan Pan-Islamisme (persatuan Islam sedunia) yang mula-mula didengungkan oleh gerakan Wahhabiyah dan Sanusiyah. Namun, gagasan ini baru  disuarakan dengan lantang oleh tokoh pemikir Islam terkenal, Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897 M).[19]

Di India, sebagaimana di Turki dan Mesir, gagasan Pan-Islamisme yang dikenal dengan khilafat juga mendapat pengikut. Syed Amir Ali (1848-1928 M) adalah salah seorang pelopornya. Salah satu hal yang sangt menojol dalam tulisan-tulisan Amir Ali adalah pembelaannya terhadap Islam dari serangan-serangan, baik dari luar maupun dalam. Di kalangan orientalis Barat, Amir terkenal sebagai apologi terbesar dari penulis-penulis Muslim. Ia berusaha untuk membuktikan pada dirinya atau orang lain, bahwa Islam adalah baik.[20]

Pembaharuan yang dilakukan oleh Jamaluddin serta tokoh-tokoh lainya bertambah luas. Hiruk pikuk gerakan–gerakan Islam yang berkembang di timur tengah ( abad 19-20 ) seiring dengan waktu menjalar sampai di Indonesia yang pada waktu itu semangat nasionalisme baru tumbuh. Pengaruh pembaharuan itu diterima baik secara langsung (belajar di Makkah dan Mesir ) maupun secara tidak langsung ( melalui majalah al Urwatul Wusqa dan buku-buku pembaharuan yang lain ).

Roem, dalam bukunya yang berjudul Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI, menerangkan bahwa pada awal abad ke-20 tercatat beberapa orang Islam Indonesia pergi ke Tanah Suci dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu agama Islam. Di antara mereka yang pernah bermukim di Arab ketika itu adalah: Kyai Ahmad Dahlan, Kyai Mas Mansyur, Syech Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Zamzam, Haji Muchtar Yahya, dan lain-lain. Nama-nama ini kemudian muncul sebagai tokoh-tokoh pemverau agama Islam, Kyai Ahmad Dahlan dan Kyai Mas Mansyur sebagai pendiri dan penggerak Muhammadiyah, Haji Zamzam sebagai pendiri Persatuan Islam.[21]

C.  Organisasi Politik dan Organisasi Sosial Menjelang  dan Pasca Kemerdekaan

1.    Organisasi Menjelang Kemerdekaan

Pada masa kolonial Belanda perjuangan-perjuangan yang dilakukan umat Islam akibat diberlakukannya politik etnis yaitu membentuk organisasi-organisasi Islam guna membendung sepak terjang kolonial Belanda:

a.    Budi Utomo didirikan sebagai suatu perserikatan kebudayaan pada tahun 1908 M. Budi utomo didirikan dengan tujuan mempertahankan harapan-harapan tinggi kaum pembaharuan dengan sebuah progam pengembangan diri sendiri yang didasarkan atas gabungan antara nilai Barat dan nilai Jawa.[22]

b.    Sarekat Dagang Islam (SDI) lahir di Surakarta yang dipelopori oleh Haji Samanhudi.[23] Berdiri pada tahun 1909 M.[24] Berdirinya organisasi ini di latar belakangi dengan persoalan ekonomi, khususnya persaingan yang mengikat antara pengusaha batik pribumi dan orang-orang cina.

c.    Sarekat Islam (SI) didirikan pada tahun 1912 M yang dipelopori  oleh HOS Cokroaminoto organisasi ini adalah sebagai tindak lanjut dari organisasi SDI yang sudah  dibubarkan dan organisasi ini pulalah yang akan meperluas horizon gerak menjadi partai politik. Pada perkembangannya SI dapat dibagi menjadi dua bagian; Pertama, mereka yang masih berorientasi borjuis berusaha mencegah sikap radikal terhadap Belanda; Kedua, mereka yang benar- benar berasal dari kelompok miskin di perkotaan, semakin melawan Belanda kalangan dari kelompok kedua ini nantinya bergabung dengan ISDV.[25] Dan mendirikan partai komunis yang pertama di Indonesia (1920 M.) kelompok ini berorientasi melindungi kelompok miskin dan para buruh mereka sangat radikal terhadap kolonial Belanda.[26]

d.   Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tahun1912 oleh KH Ahmad Dahlan, yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah kemasyarakatan. Tujuan didirikan organisasi ini adalah untuk membebaskan umat Islam dari segala bidang kehidupan yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam, dan terkenal sebagai organisasi yang modernis,  Muhammadiyah tampil untuk memperjuangkan nasib umat Islam dan memajukan kehidupan keagamaan umat Islam.[27]

e.    Nahdlatul Ulama berangkat dari kalangan tradisionalis KH. Hasyim Asy’ari (1875-1947 M) mengembangkan organisasi Nahdlatul Ulama pada 1926 M. bertepatan pada tanggal 31 Januari atau 16 Rajab 1345 H. Sebab-sebab lahirnya organisasi ini

1)   Sebab langsung, yaitu seruan kepada penguasa Arab saudi, Ibn Saud untuk meninggalkan kebiasaan beragama tradisi. Golongan ini tidak menyukai Wahabisme.

2)   Sebab tidak langsung yaitu pemikiran golongan tradisi selalu bertentangan dengan golongan pembaharuan.[28]

2. Organisasi Pasca Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan pada 1945 memberikan kesempatan yang sama bagi rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik. Berbagai aliran politik dapat dengan bebas membentuk partai-partai politik sebagai sarana demokrasi.[29] Diantaranya yaitu:

a. Masyumi (7 November 1945)

Masyumi ini berbeda dengan Masyumi pada zaman Jepang, Masyumi November ini dibentuk dan didirikan oleh umat Islam sendiri tanpa campur tangan pihak luar, sekalipun nama lama tetap dipakai. Masyumi ini dimaksudkan sebagai partai persatuan umat Islam. Partai ini terdiri dari anggota perorangan dan sejumlah organisasi non-politik sebagai “anggota luar biasa”, seperti NU, Muhammadiyah, dan beberapa organisasi Islam lokal lainnya. Ketua Masyumi pertama adalah Dr. Sukiman (1898-1974 M) tokoh PSII.

b. Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII)

Pada Juli 1947, unsur PSII meninggalkan Masyumi dan menyatakan dirinya kembali sebagai partai politik independen. Alasan keluarnya PSII, di bawah pimpinan Wondoamiseno (1891-1952 M) dan Aruji Kartawinata (1905- 1970 M) ini berkaitan dengan politik dalam kabinet. Dengan keluarnya itu, PSII diharapkan dapat duduk dalam kabinet sayap kiri Amir Syarifuddin, karena Masyumi bersikap sebagai oposisi.

c.  Nahdlatul Ulama (NU)

Pada 1952 NU mengikuti jejak PSII meninggalkan Masyumi, NU mengubah dirinya sebagai organisasi gerakan sosial-keagamaan menjadi partai politik yang berdiri sendiri. Keluarnya NU ini menguncangkan Masyumi, karena NU mempunyai basis massa yang cukup besar. Faktor penyebab mundurnya NU dari Masyumi, sebagaimana yang dikatakan oleh Wahid Hasyim, adalah tersinggung perasaan dan adanya pertimbangan-pertimbangan taktis. Namun, penyebab langsung dari kasus ini adalah masalah perebutan jabatan menteti agama dalam kabinet Wilopo-Prawoto (April 1952 - Juli 1953).[30]

IV.          KESIMPULAN

Keberhasilan Belanda menghadapi masyarakat Islam di Nusantara tidak lepas dari keberhasilan Belanda ‘mempelajari’ ajaran Islam di Indonesia. Belanda mengakui bahwa perlawanan yang dilakukan masyarakat pribumi salah satunya karena diinspirasi oleh ajaran Islam. Namun, penindasan Belanda atas Islam justru menjadikan Islam mampu meletakkan dasar-dasar identitas bangsa Indonesia. Islam juga dijadikan lambang perlawanan imperialisme. Tidak hanya terbatas kalangan grass root, golongan bangsawan dan sultan pun menyatukan dirinya menunjang perjuangan Islam. Islam tidak hanya sebagai agama tetapi dihayatinya sebagai way of life.

Masa Jepang pun demikian, dalam menghadapi umat Islam, Jepang sebenarnya mempunyai kebijakan politik yang sama dengan Belanda. Hanya dalam awal penedekatannya, Jepang memeprlihatkan sikap bersahabat. Karena Jepang berpendirian bahwa umat Islam merupakan powerful forces dalam menghadapi Sekutu. Tetapi tentara Jepang tidak menghendaki adanya parpol Islam. Mereka lebih menyukai hubungan langsung dengan ulama daripada dengan pemimpin parpol. Oleh karena itu, Jepang mengeluarkan maklumat pembubaran parpol.

Selain itu, pergerakan Islam di Timur Tengah ternyata membawa dampak yang positif bagi pergerakan di Indonesia. Pembaharuan yang dilakukan oleh Jamaluddin dan tokoh-tokoh lainya bertambah luas. Hiruk pikuk gerakan–gerakan Islam yang berkembang di Timur Tengah ( abad 19-20 ) seiring dengan waktu menjalar sampai di Indonesia yang pada waktu itu semangat nasionalisme baru tumbuh. Pengaruh pembaharuan itu diterima baik secara langsung (belajar di Makkah dan Mesir ) maupun secara tidak langsung ( melalui majalah al Urwatul Wusqa dan buku-buku pembaharuan yang lain ).

Organisasi dan partai yang muncul menjelang kemerdekaan di antaranya: Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam (SDI), Sarikat Islam (SI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Kemudian organisasi yang muncul pasca kemerdekaan, di antaranya yaitu; Masyumi, Masyumi ini berbeda dengan Masyumi pada zaman Jepang, Masyumi ini dimaksudkan sebagai partai persatuan umat Islam; Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), setelah keluar dari Masyumi PSII membentuk satu partai yang independen; Nahdlotul Ulama, mengikuti jejak PSII, NU mengubah dirinya sebagai organisasi gerakan sosial-keagamaan menjadi partai politik yang berdiri sendiri.

Jika diperhatikan, ternyata munculnya partai-partai justru setelah adanya proklamasi kemerdekaan. Sementara pada masa penjajahan lebih di dominasi oleh organisasi-organisasi sosial dan keagamaan. Hal ini berhubungan dengan pasal 28 UUD 1945.

V.          PENUTUP

Demikianlah makalah yang pemakalah susun. Pemakalah berusaha membuat makalah ini dengan sebaik-baiknya, tetapi kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif kami harapkan demi perbaikan makalah di kemudian hari. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

---

[1]Mohammad Roem, Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI, (Jakarta: Gramedia, 1989),  hlm. 220.

[2]Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 244.

[3]Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, hlm. 238.

[4]Machfud Syaefudin, Dinamika peradaban Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013),  hlm. 283.

[5]Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, hlm. 237.

[6]Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, hlm. 238-239.

[7]Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, hlm. 244-246.

[8]Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, hlm. 247-249.

[9]Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, hlm. 254-256.

[10]Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra , 2009), hlm. 234.

[11]Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), hlm. 263.

[12]Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, hlm. 256.

[13]Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, hlm. 235.

[14]Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, hlm. 263-265.

[15]Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 315.

[16]Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, hlm. 266-267.

[17]Saifullah, Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2010), hlm. 33.

[18]Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, hlm. 268.

[19]Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 184-185.

[20]Mukti Ali, Alam Pemikiran Islam Modern di India dan Pakistan, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 143.

[21]Mohammad Roem, Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI, hlm. 221.

[22]Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, hlm 233.

[23]Machfud Syaefudin, Dinamika peradaban Islam .hlm 294.

[24]Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, hlm 233.

[25]Indische Social Democratische Vereniging atau Persatuan Sosial Demokrat Indonesia  didirikan oleh Sneevlier pada tahun 1914.

[26]Machfud Syaefudin, Dinamika peradaban Islam, hlm 295.

[27]Fatah Syukur, Sejarah Pendidikan Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 176.

[28]Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, hlm 234.

[29]Nor Huda, Islam Nusantara: Sejarah Intelektual Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 126.

[30]Nor Huda, Islam Nusantara: Sejarah Intelektual Islam di Indonesia, hlm. 126-129.